Pekanbaru – Dalam rangka Hasil Evaluasi Akuntablitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) tahun 2022, Inspektorat Jenderal melakukan evaluasi dan sosialisasi Penilaian Mandiri Atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Akip) Tahun 2023 kepada seluruh Kantor Wilayah dan Unit Pelaksana Teknis yang diikuti langsung oleh Kepala Rutan Kelas I Pekanbaru melalui zoom meeting Selasa, (18/7).
Inspektur Wilayah V, Marasidin Siregar, sebagai pembicara utama menegaskan, evaluasi SAKIP harus dilakukan sampai unit yang terkecil. Ia mengatakan, bahwa hal ini sangat serius dan perlu dukungan para Kepala Kantor Wilayah.
"Ini perlu penanganan yang serius.Perlu support penuh Kepala Kantor Wilayah dan jajarannya untuk mendukung, mendorong seluruh Satuan Kerja melakukan evaluasi mandiri," tegas Marasidin membuka arahan.
Marasidin memberikan catatan penting. Ia mengungkapkan, untuk meraih predikat Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) Satuan Kerja harus memiliki nilai SAKIP minimal BB.
"Sementara untuk Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) minimal B," ungkap mantan Kepala Divisi Pemasyarakatan Kemenkumham Jateng ini.
Marasidin melanjutkan, pelaksanaan evaluasi SAKIP bertujuan untuk memperoleh informasi tentang implementasi dan menilai tingkat implementasi SAKIP.
"Kemudian untuk menilai tingkat akuntabilitas kinerja, memberikan saran perbaikan untuk peningkatan implementasi SAKIP dan sebagai monitoring tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi periode sebelumnya," jelas Marasidin.