Pekanbaru – Kepala Rumah Tahanan Negara Kelas I Pekanbaru beserta pejabat struktural mengikuti kegiatan sosilasisasi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP Melalui zoom meeting yang bertempat di Aula Rutan Kelas I Pekanbaru.
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHAP) yang telah diundangkan pada tanggal 2 Januari 2023 merupakan hasil upaya pemerintah untuk menyusun suatu sistem kodifikasi hukum pidana nasional yang bertujuan untuk menggantikan KUHP lama sebagai produk hukum pemerintahan zaman kolonial Hindia Belanda.
Berkenaan dengan Hari Lahir Kemenkumham Hari Dharma Karya Dhika (HDKD) ke-78 tahun, Kementerian Hukum dan HAM menggelar kegiatan Sosialisasi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana oleh Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly, Rabu (9/8).
Berpusat di Trans Resort Seminyak Bali, jajaran Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Riau yang dikomando oleh Kakanwil Kemenkumham Mhd. Jahari Sitepu beserta jajaran mengikuti kegiatan dari ruang serbaguna Ismail Saleh secara virtual. Turut hadir Kepala Divisi Administrasi Johan Manurung, Kepala Divisi Pemasyarakatan Mulyadi, Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM Edison Manik, Kepala Unit Pelaksana Teknis se-Pekanbaru beserta jajaran.
Sebagai pembuka kegiatan, Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan, Asep N. Mulyana menyampaikan laporan terkait latar belakang lahirnya Undang-undang Nomor 1 tahun 2023 serta betapa pentingnya sosialisasi dilaksanakan. “Selain sebagai media untuk memberikan penjelasan mengenai UU KUHP, Sosialisasi ini juga diharapkan menjadi media penampung masukan aparat penegak hukum mengenai aturan pelaksanaan UU KUHP yang tengah disusun oleh Pemerintah. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini, besar harapan kami supaya Sosialisasi ini berkembang menjadi diskusi yang aktif, dinamis, dan kontributif bagi reformasi hukum pidana nasional,” ucap Asep.